Home / Berita Terkini / Dr.iur. Liona Nanang Supriatna: Memberantas Korupsi Harus Mulai dari Diri Sendiri

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna: Memberantas Korupsi Harus Mulai dari Diri Sendiri

Kondisi korupsi di Indonesia saat ini memang perlu mendapat perhatian khusus dari masyarakat, termasuk para akademisi di perguruan tinggi. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, dosen yang sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) pun berpandangan bahwa korupsi yang membudaya ini merupakan masalah serius.

“Sudah pada tingkat yang sangat membahayakan bagi negara,” tegasnya dalam wawancara dengan Tim Publikasi pada Selasa (24/9). Hal ini menurutnya diperkuat oleh tindak kejahatan korupsi yang terstruktur dan dilakukan oleh oknum dengan kadar intelektual yang tinggi. “Akibat korupsi itu masif dan dilakukan secara sistematis,” ujarnya, melihat pada dampaknya yang terasa langsung dalam seluruh aspek masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik.

Melihat akibat dari korupsi, Liona menyatakan bahwa, “Korupsi adalah kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berat.” Mengapa? Ia mencontohkan kasus korupsi yang terjadi dalam bidang pendidikan. Kerugian negara yang dihasilkan oleh tindakan para pelaku korupsi menyebabkan terhambatnya pembangunan fasilitas penunjang, seperti bangunan sekolah, perlengkapan laboratorium, dan sebagainya. Dampaknya adalah, “Pendidikan berkutat pada pendidikan yang tidak bermutu terus.” 

Hal yang sama terjadi pula pada sektor-sektor pelayanan publik lain, seperti kesehatan. Apabila korupsi tidak terjadi, peningkatan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana sekolah dan puskesmas tidak mustahil. “Harusnya rakyat mendapatkan hak,” ujar Liona, “Ini tidak (karena korupsi)!” Di sinilah ketegasan memerangi korupsi sangat penting. “Maka, hukumannya harus diperberat,” katanya.

Tindakan Tegas

Penindakan yang tegas bagi tindak kejahatan korupsi sangat penting untuk memberi efek jera kepada pelaku. Liona mengambil contoh dari negara-negara maju, di mana hukuman bagi koruptor adalah ‘pemiskinan’, yaitu penyitaan harta dan pembatasan hak-hak tertentu oleh negara. Implementasi ini membutuhkan pengawasan terintegrasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Dengan melaksanakan aturan ini, lanjutnya, “Negara tidak rugi.” Hukuman ini justru menjadi bentuk ketegasan negara dalam menanggulangi pelanggaran HAM yang berwujud korupsi. “Hukuman itu akibat dari kejahatannya,” jelasnya. Tindakan tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan korupsi. “Sekarang, koruptor keluar dari penjara tetap kaya,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Liona mengapresiasi kinerja KPK sebagai garda utama anti-rasuah di Indonesia. “KPK sudah on the track,” katanya. Ini terlihat dari kemampuan KPK sebagai sebuah lembaga independen dalam melakukan penindakan yang tegas dan sigap namun tetap dijamin oleh prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, pengawasan oleh masyarakat terhadap pemberantasan korupsi perlu untuk mengawal kinerja lembaga anti-rasuah ini. Pada akhirnya, ia menegaskan, “KPK harus betul-betul independen.”

Untuk meningkatkan kualitas penanggulangan tindak kejahatan korupsi, ia menyoroti pentingnya membangun nilai-nilai kebangsaan para insan KPK. Oleh karenanya, selain ilmu yang bersifat teknis, ia menambahkan, “Wawasan kebangsaan harus dibekali juga.” Salah satunya melalui pendidikan melalui Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) untuk menanamkan semangat nasionalisme sekaligus menangkal paham-paham yang kontraproduktif dalam pemberantasan korupsi. 

Perlu kesadaran

Harus dibiasakan bahwa sebagian dari hidup kita adalah hukum

Korupsi bukan hanya terjadi di kalangan elite, tetapi – disadari atau tidak – telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Contohnya, kata Liona, adalah gratifikasi berupa pemberian uang tips saat mengurus dokumen sebagai salah satu bentuk hubungan kerja. ”Itu bribery (suap), itu kejahatan,” tegasnya, “Bukan ucapan terima kasih.” Ia kemudian mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum akan hal-hal yang dilandasi oleh norma yang keliru ini. “Stop, mulai dari diri sendiri.”

Kesadaran akan hukum dimulai dari disiplin terhadap diri sendiri. Liona mengajak mahasiswa selaku akademisi muda untuk membangun kesadaran ini sedari masih di bangku kuliah. “Harus dibiasakan bahwa sebagian dari hidup kita adalah hukum,” ungkapnya. Misalnya, dengan membudayakan untuk jujur dalam perkuliahan. Baginya, “Menyontek adalah awal kejahatan korupsi.” Ketaatan akan aturan di dalam kuliah akan menjadi bagian dari proses panjang membangun kesadaran akan hukum dalam masyarakat.

Pendidikan Keluarga 

Mengakhiri wawancara, Liona mendorong pendidikan kejujuran dari keluarga sebagai sebuah komunitas kecil. “Pendidikan keluarga penting sekali,” ungkapnya. Keluarga berperan untuk membentuk generasi muda, apakah menjadi generasi yang disiplin, jujur, serta taat hukum, atau malah menjadi generasi yang ‘kebal’ terhadap rasa bersalah karena dibimbing oleh norma yang keliru. “Membiarkan itu terjadi,” katanya, “berakibat membiarkan generasi muda menjadi kacau, serta tidak punya rasa takut dan rasa bersalah saat melanggar hukum.” 

Kesadaran akan hukum menjadi hal yang utama dalam menanggulangi fenomena korupsi di Indonesia. Ketaatan pada aturan dan kejujuran dimulai dari diri sendiri, berlanjut dalam keluarga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di dalam perkuliahan. Ini menjadi modal bagi masyarakat Indonesia dalam perjalanan panjang menuju Indonesia yang bebas korupsi. (DAN/RMT)