Home / Berita Terkini / DPD RI bersama FH Unpar Menyelenggarakan FGD Prolegnas 2021

DPD RI bersama FH Unpar Menyelenggarakan FGD Prolegnas 2021

Sebagai bagian dari perannya selaku badan legislasi di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion beserta komunitas akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar). FGD ini membahas inventarisasi materi penyusunan usul DPD RI untuk Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Acara diselenggarakan secara luring dan daring di Operation Room Rektorat Unpar pada Kamis (24/9/2020) dengan implementasi protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Unpar secara ketat. Dalam acara ini, Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. sebagai pakar hukum tata negara Unpar hadir sebagai pembicara. Adapun peserta yang hadir baik secara tatap muka langsung maupun secara daring terdiri dari anggota DPD RI, tim sekretariat jenderal DPD RI, serta dosen FH Unpar.

Dalam sambutannya, wakil ketua panitia perancangan undang-undang DPD RI Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si. menyatakan apresiasi bagi Unpar yang telah membantu terselenggaranya FGD tersebut. Anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur ini menjelaskan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas peraturan perundangan lewat masukan dari stakeholder termasuk pakar hukum. “Kami menyadari bahwa Prolegnas yang baik dan sesuai kebutuhan tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh pengelolaan kebijakan holisis,” ungkapnya.

Dekan FH Unpar Dr.iur. Liona N. Supriatna menyambung acara lewat sambutannya yang sekaligus membuka kegiatan FGD ini. Ia menyoroti pentingnya hukum dalam menciptakan harapan dan menyesuaikan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Untuk itu,L Liona mengapresiasi ajakan DPD Ri melalui FGD ini. “Sangat luar biasa dan perlu didukung oleh kita semua,” tuturnya.

Paparan dan Usulan

FGD dimulai dengan paparan dari Rudy, LL.D. selaku Staf Ahli PPUU DPD RI mengenai RUU Usulan DPD untuk Prolegnas Prioritas 2021. Paparan ini merupakan pengantar agar peserta FGGD dapat memberikan usulan tentang RUU yang layak diprioritaskan. Berikutnya, Guru Besar FH Unpar Prof. Koerniatmanto, yang hadir secara daring, memberikan pandangannya berkaitan dengan RUU yang disusulkan oleh DPD RI, khususnya dari segi substansi hukumnya. 

Paparan tersebut didukung oleh pandangan dari Dr. W.M. Herry Susilowati yang membahas pentingnya usulan DPD RI dalam Prolegnas 2021. Kedua akademisi Unpar ini menyoroti beberapa RUU yang layak diprioritaskan dalam Prolegnas sesuai dengan situasi masyarakat saat ini. Misalnya, RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat pedesaan, serta RUU Daerah Kepulauan. 

Diharapkan, melalui forum ini DPD dapat memahami kebutuhan hukum daerah dan masyarakat, khususnya melalui usulan dari pakar hukum. FGD juga menjadi kesempatan bagi daerah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan masukan berkaitan dengan peran DPD mengimplementasikan pembentukan hukum nasional. (DAN – Divisi Publikasi)