Home / Berita Terkini / Diskusi Publik FH dan LKM Unpar: Memahami Polemik Penyusunan RKUHP
  • Suasana Diskusi Publik membahas Polemik RKUHP di Aula FH Unpar pada Rabu (30/10)

  • Dekan FH Unpar Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna membuka diskusi

  • Empat orang panelis diskusi beserta moderator yang berasal dari kalangan akademisi, anggota parlemen, serta pengamat

Diskusi Publik FH dan LKM Unpar: Memahami Polemik Penyusunan RKUHP

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi salah satu fenomena hukum Indonesia terkini yang menarik perhatian masyarakat, khususnya komunitas akademik dan ahli serta praktisi hukum. Proses perumusan RKUHP yang diharapkan sesuai dengan kondisi bangsa saat ini mengundang pro dan kontra dari beragam pihak, sehingga proses pengesahannya dihentikan beberapa waktu lalu. 

Hal ini menjadi latar belakang dari kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) dan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) Unpar. Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu (30/10), bertempat di Aula FH Unpar, Kampus Ciumbuleuit. Hasil diskusi dirumuskan sebagai masukan bagi para pemerintah dalam merumuskan RKUHP.

Diskusi menghadirkan para narasumber dari berbagai latar belakang untuk memberi pandangannya berkaitan dengan rancangan KUHP saat ini. Para narasumber yang hadir yaitu Prof. Barda Nawawi Arief (Tim Perumus RKUHP), Agustinus Pohan, S.H., M.S. (Dosen FH Unpar), Dr. Junimart Girsang (Anggota Komisi III DPR RI) serta Anggara Suwahju (Peneliti ICJR). Diskusi dipandu oleh Dr. Niken Savitri dari FH Unpar sebagai moderator.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Nefa Claudia Meliala lalu dibuka secara resmi oleh Dekan FH Unpar Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna. Dalam sambutannya, Liona menegaskan kembali konsep negara hukum (Rechtsstaat) Indonesia yang dilandasi oleh jiwa bangsa dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum utama. “Sistem hukum pidana sebagai perwujudan politik hukum sudah seharusnya dibentuk dengan penjiwaan UUD 1945,” tegasnya. 

Oleh karenanya, perlu dirumuskan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia. Diskusi ini, ungkap Liona, akan membantu, “Bagaimana kita memformulasikan supaya RKUHP yang baru ini bisa menggantikan KUHP ‘kolonial’ menjadi KUHP yang ‘Milenial’.” Seiring dengan perubahan ini, perlu pula adanya transformasi dalam bidang ilmu hukum pidana untuk memahami sistem dan politik hukum pidana baru tersebut.

Acara diskusi publik berhasil menarik minat dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Lebih dari 200 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa dan alumni FH Unpar, perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung, perwakilan lembaga advokat, akademisi hukum dari seluruh Indonesia, serta unsur aparat penegak hukum menghadiri kegiatan ini. (DAN)