Home / Berita Terkini / Diskusi Film Peringati Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Diskusi Film Peringati Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada Senin, (25/11/2019), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) bersama dengan Jaringan Mitra Perempuan Bandung menggelar acara pemutaran dan diskusi film bertajuk “The Woven Path: Perempuan Tana Humba” sebagai bentuk gerakan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Acara digelar di Ruang Mgr. Geisse Theater dan menghadirkan Lasja F. Susatyo, Nur Hidayat, Intan Darmawati, Indraswari dan Antonius Sartono sebagai pembicara. Acara ini dihadiri oleh para aktivis, mahasiswa, dan masyarakat umum. Acara turut dimeriahkan dengan penampilan musik oleh mahasiswa Unpar, penampilan tari oleh Semesta Tari, dan pembagian doorprize.  

Film yang disutradarai oleh Lasja F. Susatyo dan berdurasi 45 menit tersebut merupakan dokumenter yang menceritakan bagaimana tradisi adat dan budaya yang masih kental di Sumba. Kecintaan akan tanah Sumba menjadi inspirasi bagi sutradara untuk mengangkat tema tentang perempuan di Sumba dalam karya film dokumenter tersebut. Film ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama dokumenter diceritakan melalui dua puisi bertemakan ibu dan perempuan, dan bagian kedua yang mengisahkan tiga tradisi dalam kebudayaan Sumba, yakni Marapu (keyakinan), Belis (mahar), dan Perkawinan, yang terlihat kerap kali membebankan kaum perempuan di Sumba.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan FISIP Unpar, Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. Dalam sambutannya, dia mengapresiasi panitia, dosen, aktivis, dan mahasiswa yang telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang anti kekerasan, khususnya terhadap kaum wanita dengan menghadiri acara ini. Beliau prihatin bahwa kekerasan terhadap perempuan masih lazim terjadi, dan ekspresi kekecewaan yang ditunjukkan dalam bentuk kekerasan perlu segera diminimalisir. “Kampus memiliki kewajiban dan terpanggil untuk hal itu, dan perlu menjadi refleksi kita bersama, bagaimana kampus dapat semakin menopang gerakan-gerakan anti kekerasan,” tuturnya. 

Pst. Fabianus Muktiyarso selaku ketua Sekretariat Gender Pemberdayaan Perempuan Bandung (SPPB) turut menyampaikan kata sambutan. Beliau mengimbau hadirin agar senantiasa aktif menyuarakan kesetaraan gender dan anti kekerasan, agar mendorong kaum perempuan untuk lebih berani memperjuangkan hak-haknya. “Ini bukan hanya menjadi gerakan perempuan, tetapi juga gerakan untuk kaum laki-laki,” tambahnya.

Mengubah Cara Pandang

Terlihat dari film bahwa dikotomi strata sosial di dalam masyarakat Sumba sangatlah unik. Dikotomi tersebut sifatnya paralel dengan bagaimana masyarakat melihat relasi antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Walau demikian, status sosial dapat menghilangkan batasan gender yang ada. Selain itu, terdapat pula kepercayaan bahwa alam dan hewan dapat dikorbankan untuk kepentingan manusia, seperti yang terlihat dalam upacara-upacara adat masyarakat Sumba.

Intan Darmawati, yang sempat bekerja di tanah Sumba,  membahas mengenai adat belis – mahar kawin, untuk membeli perempuan dengan memberikan hewan seperti ayam, babi, atau kerbau, agar dapat diterima di keluarga suaminya, sebagai adat yang memberatkan kaum perempuan dengan keterbatasan ekonomi dan kelas sosialnya. Hal ini diakibatkan oleh komodifikasi dari hewan yang menyebabkan peningkatan harga hewan yang terlampau mahal. Intan menggarisbawahi terdapat pula aspek dilematis dalam melaksanakan belis, yang juga membebankan pihak perempuan di Sumba.

Intan mengaitkan keadaan tersebut dengan tiga pandangan, yakni bagaimana manusia melihat sesamanya, manusia melihat alam, dan manusia melihat jiwa dan tubuhnya. “Manusia terlalu mengagungkan salah satu sehingga melecehkan yang lain, yang menghasilkan pandangan biner terkait kehidupan, seperti di dunia ini hanya ada laki-laki dan perempuan, manusia dan hewan, dan jiwa dan tubuh,” tutur Intan. Di sisi lain, masing-masing aspek dari pandangan tersebut sebenarnya saling berkaitan. Intan menganggap bahwa keluputan untuk melihat keterkaitan tersebut dapat mengakibatkan munculnya rasa dalam diri bahwa manusia paling benar, bahwa laki-laki lebih superior, atau bahwa tubuh tidak setara dengan jiwa, dan membenarkan segala hal yang merugikan aspek lainnya.

Pandangan tersebut didukung oleh Indraswari, yang menggunakan pendekatan Sosiologi bahwa jalan hidup seseorang seringkali ditentukan oleh jenis kelamin, dan strata sosialnya saat dilahirkan. Dalam kehidupan modern, hal tersebut terwujud dalam bentuk golongan masyarakat kelas menengah, bawah, dan atas dengan indikator ekonomi, yang berhubungan erat dengan akses sumber daya. Hal ini menjadi pembatas sebagian kelompok yang tergolong kurang beruntung sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk mengembangkan diri menjadi manusia seutuhnya.

Indraswari menganggap bahwa dalam tradisi apapun, negara perlu hadir untuk memastikan baik laki-laki maupun perempuan agar bisa saling memenuhi kodratnya sebagai manusia. Indraswari menekankan penting adanya peran pemerintah untuk dapat mengimplementasikan peraturan yang sudah terkandung dalam konstitusi pada kasus-kasus kekerasan yang terjadi. “Apapun alasan atau pembenarannya atas budaya atau tradisi terkait kekerasan, seharusnya tidak meniadakan peran negara, dan negara harus hadir,” ungkapnya. (MGI/DAN)