Home / Berita Terkini / Bimbingan Teknis Fakultas Hukum Tarik Minat Pengamat Internasional
  • Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) BPSK yang diselenggarakan oleh Kemendag RI dan Unpar pada Kamis (29/8)

  • Foto bersama perwakilan Kemendag RI, Tim Bimtek BPSK Unpar beserta peserta dan observer internasional dari GIZ - Jerman

Bimbingan Teknis Fakultas Hukum Tarik Minat Pengamat Internasional

Fakultas Hukum (FH) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 di Aula Pascasarjana Unpar. 

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari tiga puluh peserta multi-profesi yang memiliki kompetensi terkait penyelesaian sengketa konsumen. Selama tiga hari, para peserta Bimtek memperdalam ilmu mereka berkaitan dengan perlindungan konsumen, yang diakhiri dengan ujian tertulis pada hari ketiga. Narasumber bimtek berasal dari Kemendag dan Unpar, termasuk diantaranya dua Guru Besar Ilmu Hukum Unpar, Prof. Bernadette Waluyo dan Prof. Johannes Gunawan. 

Berbeda dengan Bimtek sebelumnya, kegiatan kali ini dihadiri oleh pengamat (observer) internasional. Salah satu lembaga kerjasama pembangunan milik pemerintah Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH menjadi pengamat selama Bimtek berlangsung.

Sita Zimpel, Principal Advisor dari proyek Consumer Protection in ASEAN (PROTECT) yang diimplementasi oleh GIZ, menjelaskan bahwa sebagai agen kerjasama internasional antara Jerman dan ASEAN, perlindungan konsumen menjadi salah satu isu penting bagi perkembangan dan integrasi ekonomi di ASEAN. “The ASEAN-German PROTECT project strives to strengthen consumer protection in ASEAN Member States,” tuturnya

Dalam Bimtek ini, GIZ hadir untuk mempelajari pendekatan dan metode yang diterapkan dalam Bimtek yang diadakan oleh Unpar.  Sebagai salah satu negara partner anggota ASEAN, upaya Indonesia untuk memperkuat kapasitas dinilai baik untuk dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi konsumen dalam negeri, yang ke depannya juga diharapkan mencakup penyelesaian sengketa lintas batas dalam lingkup ASEAN.

We need to have strong dispute resolution in each of the Member States so they can help handle cross border consumer to business dispute within the ASEAN community,” jelas Sita. “We would like to promote dialogue and cooperation also across different countries, not just within the country,” tambahnya.

Melalui metode dan pendekatan serupa yang digunakan dalam Bimtek ini, GIZ melihat bahwa pelatihan sejenis dapat dikembangkan dan diterapkan di negara-negara anggota ASEAN lainnya.

The idea is how GIZ can add to this and expand and provide technical assistance and funding for similar activities in the future to reach other members of the BPSK and also maybe learn from the approach here in Indonesia and how can we do similar training in other countries as Cambodia, Vietnam, or Laos in the future,” ungkap Sita.

Kerjasama GIZ dan Unpar kedepan diharapkan dapat memberikan umpan balik dan rekomendasi berkenaan dengan perlindungan konsumen khususnya di Indonesia dan negara- negara anggota ASEAN lainnya. (YJR/DAN)