Home / Opini / AIPT 3.0 Vs Industri 4.0

AIPT 3.0 Vs Industri 4.0

Selalu menarik dan penting mencetuskan sesuatu yang baru, entah itu ide, program, ataupun kebijakan.

Biasanya untuk peluncurannya, sebuah acara dikemas dan dihelat dengan melibatkan tokoh penting dan tentu saja liputan media multikanal. Meski tak seheboh perhelatan Making Indonesia 4.0 yang menggemakan peta jalan pengembangan industri 4.0, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah lebih awal meluncurkan instrumen akreditasi Institusi Perguruan TInggi terbaru yang disebut AIPT 3.0. Tentu lebih daripada gema pemberitaan, pencetusan ide dan kebijakan baru ditujukan untuk menghasilkan perubahan berupa perbaikan dan kemajuan signifikan, bahkan kalau bisa sangat radikal.

Proses dan “Output”

Membaca siaran pers BAN-PT, AIPT 3.0 lebih mengukur proses dan output pendidikan tinggi (dikti) dibanding dengan instrumen sebelumnya (AIPT 2.0) yang lebih menekankan aspek-aspek input, seperti ketersediaan tenaga pendidik (rasio dosen-mahasiswa), sarana dan prasarana, serta berbagai instrumen regulasi dan dokumentasi pendukung. Logikanya sederhana dan sangat jelas, proses dikti yang baik akan menentukan luaran (output) berupa, antara lain, jumlah lulusan, atau jumlah penelitian dan publikasi yang baik dan pada gilirannya akan bermuara pada hasil (outcome) berupa kualifikasi kompetensi lulusan perguruan tinggi . Ini akan ditunjukkan antara lain oleh tingkat keterserapan (employability) dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah lulus. Tak hanya itu tetapi juga kesesuaian antara bidang pendidikan yang ditempuh dengan bidang pekerjaan yang dimasuki sebagai pekerjaan pertama (first job).

Penekanan AIPT 3.0 pada luaran tampak jelas sangat sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang. Dua peraturan lanjutan dari peraturan ini adalah Permendikbud No.73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi dan Permentistekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Secara umum, peraturan-peraturan itu menetapkan jenjang kualifikasi yang dimiliki lulusan dari level 4 dan 5 (lulusan pendidikan vokasi atau diploma), level 6 (pendidikan sarjana), level 8 (magister), dan level 9 (doktor). Pendidikan profesi dan spesialis dapat menempati level 7,8, atau 9. Tiap level menunjukkan kualifikasi atau kompetensi tertentu mulai dari mengaplikasikan pengetahuan, menganalisis dan mengambil keputusan atas pengetahuan dan informasi, mengatasi persoalan yang muncul hingga mengembangkan (ilmu) pengetahuan. Dalam konteks pendidikan formal, khususnya yang terkait dengan desain kurikulum, kompetensi tersebut dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang harus diukur, baik dalam hal sikap, pengetahuan, mauupun keterampilan lulusan.

Penerapan AIPT 3.0 yang berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN DIKTI punya impilkasi lebih jauh dalam rangka penyandingan dan penyetaraan lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan lulusan perguruan tinggi negara-negara lain. Realitas semangat globalisasi dan integrasi regional telah mengesampingkan sekat-sekat isolasi, eksklusivitas, dan nasionalitas yang diniliai tidak hanya proteksionis namun juga restriktif. Pada saat yang sama globalisasi dan integrasi regional juga membuka ruang dan kesempatan yang sama pada semua orang (lulusan dikti) untuk bekerja dan berkarya secara lintas negara. Penyandingan dan penyetaraan demikian menjadi kian penting dilakukan melalui perjanjian saling mengakui (Mutual Recognition Agreement) antara Indonesia dan negara-negara lain, baik melalui aransemen bilateral atau multilateral. Di sini identitas, standard, dan kualifikasi keindonesiaan sesungguhnya dipertaruhkan. Langkah lanjutan tapi juga strategis adalah penyandingan, penyetaraan, dan penyesuaian KKNI bidang pendidikan tinggi terhadap sektor atau bidang lain khususnya dunia kerja. Permenakentrans No.21 tahun 2004 tentang pedoman penerapan KKNI secara jelas telah membuat ketentuan umum tentang jenjang atau level kualifikasi kerja yang sejalan dengan KKNI lulusan perguruan tinggi. Untuk itu setiap sektor dan bidang usaha melalui asosiasi usaha dan profesi diwajibkan untuk membuat daftar kompetensi inti dan kompetensi pilihan yang harus dimiliki oleh para (calon) pekerja termasuk lulusan DIKTI.

Penyetaraan, penjenjangan kualifikasi atau kompetensi kerja seperti itu harus pula diikuti oleh regulasi yang terkait dengan penggajian dan pemberian insentif. Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam hal ini. Kualifikasi Pendidikan (CPL) dan kompetensi kerja menjadi titik awal pengupahan yang dalam perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh jenis-jenis pekerjaan, masa kerja, dan variabel-variable lainnya termasuk dalam ekonomi makro. Dunia industri pun perlu mencermatinya. Making Indonesia 4.0 melalui adopsi Industri 4.0 yang juga dikenal sebagai Internet of Everything (IoT) pada hakikatnya memproyeksikan bahwa perekonomian dan industri Indonesia kian kuat dan kompetitif dalam setiap aspek dan sektor produksi apabila ditopang oleh SDM yang kompeten. Dalam bahasa lain, Industri 4.0 yang berbasis pada data dan pemanfaatan data bertujuan untuk mengkonversi kebanggaan lama bahwa Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang lebih bermakna pada pasar bagi produk asing dan bukan untuk produsen lokal.

Tanpa mengurangi arti selera dan daya beli masyarakat, kekuatan pasar nasional harusnya berubah menjadi kekuatan penghasil produk mulai dari tingkat paling rendah sebagai substitusi impor hingga produk-produk inovatif yang dapat membuka atau menciptakan pasar baru. Dengan kebijakan seperti itu, Indoneisa dapat menjadi pemain setara dalam pasar bebas global. Itulah yang akan mengantar Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global yang sejati.

Paparan di atas telah menunjukkan sekuens yang jelas namun perlu diiringi dengan adanya kebijakan nasional yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Sementara kebijakan insentif pajak (baik dalam bentuk tax holiday, tax deduction, reduction, atau exception) telah ditawarkan oleh pemerintah pada investor dan pelaku dunia industri, alokasi anggaran pemerintah (APBN) berupa insentif pada perguruan tinggi perlu diupayakan. Itu bisa dalam bentuk kebijakan nasional (tidak melibatkan pemerintah daerah) untuk pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi perguruan tinggi. Pajak penghasilan atas tunjangan sertifikasi dosen pun bisa dikatakan final, apalagi dibebaskan. Insentif dan fasilitas yang mendorong penelitian baik yang bersifat hilir maupun aplikatif dapat jadi pilihan yang tepat. Hasil penelitian perguruan tinggi tidak semestinya berhenti pada publikasi, prototip, hak paten atau hak cipta. Perguruan tinggi sendiri pun dapat dimungkinkan memiliki industri atau pabrik tersendiri yang memungkinkan produk hasil penelitian menjadi siap dilempar ke pasar. Jika hal tersebut sulit diwujudkan maka kerja sama dengan pelaku industri sudah selayaknya mendapatkan credit point  yang tinggi dalam setiap proses akreditasi AIPT 3.0 yang menekankan pada proses, output dan outcome pendidikan tinggi dengan industri 4.0 yang menekankan pada inovasi-inovasi produk yang berbasis pada IoT.

Penulis:

Mangadar Situmorang Ph.D

Rektor Universitas Katolik Parahyangan

 

Sumber: Kompas